HARIANPROGRES.com – Pertemuan Rembuk Stunting Tahun 2024, dilaksanakan di ruang rapat utama Sekretariat Kebupaten Tanggamus, Selasa (16/7/2024).
Dinas Pemberdayaan Perempun Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA DALDUK KB) Tanggamus, melaksanakan pertemuan rembuk Stanting, dihadiri oleh Anggota Forkipimda, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Tanggamus, para SKPD, Ketua dan jajaran TP-PKK Tanggamus, Camat Se- Tanggamus, para Kepala Pekon Lokus Intervensi Tahun 2024, Lembaga serta mitra TPPS Tanggamus dan peserta rembuk Stunting.
Asisten 1 Suaidi, mewakili Pj. Bupati Tanggamus, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara rembuk Stanting. Semoga melalui acara ini tercipta komitmen dari seluruh pihak yang hadir dalam menanggulangi permasalahan Stunting secara bersama, serta program telah dirancang dapat direalisasikan dengan baik.
Menurut data hasil survey kesehatan Indonesia terkini, bahwa data Prevalensi Stunting Kabupaten Tanggamus, Tahun 2023 menurun menjadi 17,1 %, padahal target sebenarnya 17,26%.
“Kita berharap angka Prevalensi di tahun 2024 dapat menurun sesuai target Nasional, yaitu 14%”, kata Suaidi.
Lanjut Suaidi, persoalan Stunting telah menjadi agenda pembangunan Nasional dan menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), bahwa Kabupaten Tanggamus menjadi Kabupaten tertinggi lokus Stunting di Provinsi Lampung, terdapat 17 lokasi Stunting tersebar di beberapa kecamatan.
SSGI, melakukan survey skala Nasional untuk mengetahui perkembangan status gizi balita (Stunting) tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dengan adanya SSGI, tren status balita setiap tahun dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap output dari intervensi serta status gizi.
Stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak terhambat, tapi berkaitan dengan perkembangan otak kurang maksimal, menyebabkan kemampuan mental dan belajar dibawah rata-rata dan berakibat prestasi sekolah menjadi buruk.
Peningkatan kualitas manusia Indonesia merupakan salah satu misi, sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, salah satu indikator, targetnya adalah angka Prevalensi Stunting pada balita sebesar 14 persen pada tahun 2024.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting telah ditetapkan 5 (lima) Strategi Nasional dalam percepatan penurunan Stunting, yaitu peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kementerian atau lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota, serta Pemerintah Desa.
Kemudian, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Kementerian atau lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, serta Pemerintah Desa. Peningkatan ketahanan pangan, gizi pada tingkat individu, keluarga, masyarakat dan penguatan, serta pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
Dalam pelaksanaannya telah tersusun Rencana Aksi Nasional (RAN) melalui pendekatan keluarga beresiko Stunting, yaitu penyediaan data keluarga beresiko Stunting. Pendampingan keluarga beresiko Stunting. Pendampingan semua calon pengantin atau calon pasangan usia subur. Surveilans atau pencacahan keluarga beresiko Stunting. Audit kasus Stunting.
Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2020 lalu, Kabupaten Tanggamus telah ditetapkan menjadi lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi, dimulai dari tahun 2021.
“Kabupaten Tanggamus, termasuk dalam Skema Program Nasional Percepatan Penurunan Stunting”, ucap Suaidi.
Saat dilaksanakan survei Prevalensi Stunting tahun 2021 oleh Kementerian Kesehatan melalui Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), hasilnya Tanggamus memiliki angka Prevalensi Stunting sebesar 25%. Kemudian pada tahun 2022 angka Prevalensi sebesar 20,4% atau 20 dari 100 bayi yang lahir akan berpotensi Stunting.- (Wans).
Sumber berita, Dinas Kominfo Tanggamus.
