Harian Progres.com: Silaturahmi dan ramah tamah Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf, dengan para pimpinan serikat pekerja atau serikat buruh se- Provinsi Lampung, berlangsung di Siger Launge Mapolda setempat, Kamis (20/11/2025).
Pertemuan tersebut menjadi ajang penguatan komunikasi antara kepolisian dan elemen buruh guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama jelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK).
Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol. Yuni Iswandari, menjelaskan kegiatan ini merupakan bentuk keterbukaan Kapolda Lampung dalam membangun koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk para serikat buruh.
“Kapolda ingin memastikan komunikasi kepolisian dengan serikat pekerja berjalan baik, dan setiap persoalan dapat diselesaikan berdasar fakta serta aturan hukum berlaku,” kata Kombes Pol. Yuni.
Dalam pertemuan, Kapolda memberikan apresiasi kepada 13 ketua serikat buruh yang hadir sekaligus menyampaikan pentingnya sinergi antara kepolisian dan serikat buruh untuk menjaga stabilitas kamtibmas serta mendukung iklim ekonomi yang sehat di Lampung.
“Kami berharap jika ada permasalahan langsung dikoordinasikan kita selesaikan bersama sesuai aturan berlaku,” kata Kapolda.
Kapolda juga mengajak seluruh serikat pekerja untuk terus terbuka dan berkomunikasi dengan pihak kepolisian supaya berbagai potensi gesekan di lapangan dapat dicegah sejak dini.
Perwakilan serikat buruh dari KSPI Sulaiman Ibrahim, menyampaikan apresiasi atas ruang komunikasi diberikan Kapolda Lampung.
Sulaiman, berharap hubungan baik ini dapat terus terjaga di bawah kepemimpinan Kapolda yang baru dan mereka siap mendukung Polda Lampung dalam menjaga stabilitas daerah.
“Kami ingin berbagai program seperti Desk Ketenagakerjaan tetap dilanjutkan demi penegakan aturan terkait permasalahan buruh,” kata Sulaiman.
Kombes Pol. Yuni Iswandari, kembali menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi langkah antisipatif untuk memastikan situasi tetap aman menjelang penetapan UMP dan UMK di Provinsi Lampung.
“Berharap dengan komunikasi baik antara Polda Lampung dan serikat buruh, proses penetapan UMP dan UMK dapat berjalan lancar tanpa aksi unjuk rasa berpotensi mengganggu ketertiban,” ucap Kombes Pol. Yuni.- (Arya).
